Tindakan Teror Aparat Kepolisian terhadap warga Ogan Ilir dalam Kasus Perampasan Tanah Rakyat

Angga korban penembakan Brimob

OGAN ILIR - Saat rezim orde baru di bawah Jenderal Suharto berkuasa, pada tahun 1982 dengan alasan pembangunan tanah petani di 20 desa dari 6 kecamatan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan diambil paksa dan dirubah menjadi perkebunan tebu perusahaan milik negara PTPN VII unit usaha Cinta Manis.

Secara umum proses perampasan tanah rakyat oleh PTPN VII tahun 1982 di setiap desa realtif sama. Di jaman Orde Baru warga tidak memiliki pilihan selain pasrah ketika kebun Karet dan Nanas mereka digusur oleh PTPN VII tanpa ganti rugi yang layak. Proses ganti rugi tahun 1982 diakui warga diwarnai tekanan, intimidasi dan sikap refresif aparat keamanan. Ganti rugi itupun sangat tidak adil, contohnya dari 5 ha lahan, hanya 1 ha saja yang diganti, lebih parah hingga saat ini masih ada tanah warga yang belum diganti rugi oleh pihak PTPN VII. Demikian, sebagaimana dikutip dari laman lembaga yang peduli pada lingkungan hidup Walhi.

Namun sampai dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, upaya warga untuk meminta kembali hak mereka atas tanah tersebut tidak membuahkan hasil. Rezim SBY ternyata sama kejamnya dengan Rezim Orde Baru Jendral Suharto.

Berbagai upaya dialog dan mediasi telah ditempuh warga, namun pihak PTPN VII selalu mengulur waktu dan cenderung tidak memberi keputusan yang tegas. Dari luas lahan 20.000 ha yang diusahakan PTPN VII Cinta Manis hanya 6000 ha memilki HGU berlokasi di daerah Burai kecamatan Rantau Alai.

Upaya negosiasi dan usulan mediasi yang disampaikan oleh masyarakat di tolak oleh PTPN VII dan juga Kementerian BUMN ketika terjadi pertemuan di Kantor Kementerian BUMN pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 yang lalu. Pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Menteri BUMN, Deputy Menteri BUMN Bidang Industri Primer, Direktur Utama PTPN VII, Direksi PTPN VII menolak usulan perwakilan warga yang disampaikan pada pertemuan tersebut.

Hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, sekitar jam 08.30 WIB, Polisi dari Kepolisian Sumatera Selatan mulai dikerahkan untuk datang ke wilayah sengketa di lokasi pabrik gula PTPN VII, di Kabupaten Ogan Ilir. Sejak saat itu Polisi melakukan penangkapan paksa terhadap warga desa, bahkan seorang Ibu dan Bayinya umur 1,5 tahun ditangkap dan dibawa ke markas polisi resort Ogan Ilir pada tanggal 22 Juli 2012 yang baru lalu.

Setiap saat warga desa di teror oleh pasukan Brimob Polda Sumsel, dan dilakukan penangkapan-penangkapan warga desa. Sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 sudah 30 warga desa yang ditangkap polisi secara paksa.

Tanggal 27 Juli 2012, sekitar jam 16.00 WIB, terjadi bentrok antara warga dengan polisi karena polisi melakukan tindakan semena-mena di desa Limbung Jaya, Polisi menembakan senjata mereka secara membabi buta sehingga mengakibatkan 1 orang anak berumur 12 tahun (Angga Bin Darmawan) tewas tertembak di kepala saat lari keluar dari game centre karena mendengar keributan.

Saat melihat Angga terjatuh, warga mencoba menolong, tetapi dilarang oleh Polisi. Tembakan serampangan polisi juga mengakibatkan 2 orang perempuan (1 orang berumur 16 tahun bernama Jesica, 1 orang ibu), 1 orang laki-laki bernama Rusman terluka parah, Rusman terkena tembakan disiku kiri tangannya tembus selain itu dan juga alami luka di kepala.

Tindakan Kepolisian Polda Sumatera Selatan sangat tidak manusiawi, demikian juga dengan PTPN VII dan Kementerian BUMN. Pembunuhan terhadap warga negara tanpa alasan yang jelas dan penganiayaan yang dilakukan terhadap warga telah diluar batas pri-kemanusiaan. Sebagai state own company seharusnya PTPN VII bekerja untuk mensejahterakan warga bukan menyengsarakan dan menindas warga. Pimpinan PTPN VII harus bertanggung jawab atas gugurnya korban jiwa akibat kerakusan PTPN VII.

Kekerasan dan pembunuhan ini memperkuat kembali bukti bahwa pendekatan keamanan dengan menggunakan aparat negara menjadi pendekatan utama dalam konflik agraria dan sumber daya alam di Indonesia. Presiden menginstruksi dalam rapat di Kejaksanaan Agung untuk pembentukan Tim Terpadu Konflik Agraria, ternyata tidak memberikan harapan apapun dengan masa depan penyelesaian konflik agraria di Indonesia, dan diperkuat dengan bukti kekerasan pada hari ini jumat (27/7). (berita hukum.com/risalahtauhidnews)

Read More

Laskar Islam Minta Polisi Bubarkan Pusat Judi 'Las Vegas' Klaten

 KLATEN - Ahad siang 08/07 ratusan Laskar Islam berkumpul di GOR Gelarsena Klaten untuk melaksanakan long march dan aksi simpatik jelang bulan Ramadhan.

Bubarkan Pusat Perjudian Terbesar di Jawa Tengah

Setelah briefing di depan GOR Gelarsena sekitar pukul 08.0 WIB, diadakan sedikit orasi dari Ketua Front Umat Islam (FUI) Klaten Basuno. Berbagai spanduk untuk menghentikan segala aktifitas maksiat menjelang bulan suci Ramadhan 1433 H. Ketua FUI Klaten Basuno dalam orasinya menekankan bahwa di daerah Dukuh Tegalweru Balerante Jawa Tengah terdapat pusat perjudian terbesar di Jawa Tengah.

“Di Klaten terdapat sebuah Las Vegas yang telah beroperasi selama belasan tahun. Hal ini berdambak negatif dan diresahkan warga masyarakat di sekitar tempat yang dijadikan perjudian itu. Tidak hanya judi dan sabung ayam, tapi juga menjadi tempat prostitusi,” jelas Ketua Front Umat Islam (FUI) Klaten Basuno.

“Kami menuntut supaya pihak kepolisian dapat melakukan penutupan segara sebelum memasuki bulan ramadan, karena selama ini penanganannya terbilang lambat. Jika sebelum ramadan belum ditutup oleh polisi, maka kami akan naik ke Balerante dan melakukan tindakan sendiri,” tegas Basuno.

Basuno mengingatkan kepolisian agar mereka segera menutup "Las Vegasnya" Jawa Tengah tersebut, dan jika tidak maka laskar Islam akan bertindak sendiri untuk menutupnya.

Menurut informasi yang bisa dihimpun pusat judi di Tegalweru menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Pelaku judi dari luar kota banyak yang berdatangan ke lokasi tersebut. Sebagai bentuk perjudian, selama ini Polres Klaten dianggap belum melakukan tindakan berarti untuk menutup kegiatan haram tersebut. [muslimdaily/risalahtauhidnews]

Read More

LUIS Pertanyakan Usulan Pemindahan Sidang Kasus Gandekan

Hari ini Kamis 5 Juli 2012 LUIS mendatangi Walikota dan Polres Solo terkait usulan pemindahan Sidang Kasus Gandekan. Sebelumnya LUIS juga datangi Kantor Kejaksaan Negeri Solo untuk konfirmasi. Dari info yang dihimpun LUIS sejak Senin tanggal 2 Juli 2012 berkas Tersangka IW sudah dilimpahkan ke Kejari Solo, namun demikian masalah tempat penyidangan masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Dari Kejari menerima usulan dari Walikota dan Polres Solo, alasan secara umum bahwa Walikota dan Polres Solo mengusulkan pemindahan tempat sidang Kasus Gandekan ini karena alasan keamanan.
Jika dilihat Insiden Gandekan secara obyektif, bahwa warga dan Jamaah Masjid menjadi korban dari Kelompok IW, tanpa diketahui motif IW menyerang para Korban. Sedangkan reaksi dari Umat Islam bersifat spontanitas, wajar dan damai. Itupun masih ada yang gangguan ketika longmarch di kampung Gandekan. Sedangkan Paska Kasus Gandekan terjadi hingga sekarang Solo cukup kondusif.
Dalam pandangan LUIS tempat sidang Kasus Gandekan sebaiknya tetap di Solo dengan alasan bahwa :
1.    TKP berada di Solo
2.    Kasus ini merupakan kasus kriminal murni
3.    Biaya lebih murah
4.    Berdasar fakta empiris persidangan di Solo selama ini, tidak ada ancaman yang serius yang mengganggu jalannya sidang.
5.    Usulan pemindahan tempat sidang ada kesan kekawatiran dan ketakutan yang berlebihan dari Walikota dan Polres Solo, hal ini justru mencitrakan kota Solo seolah-olah tidak aman, tidak terkendali dan tidak kondusif.
6.    Kasus Gandekan berbeda dengan kasus di Temanggung maupun di Sragen pemindahan tempat sidang karena ada kerusuhan sebelumnya.

                                                                                                                              Surakarta, 5 Juli 2012
                             Ketua                                                                                                 Sekretaris

                      Edi Lukito, SH                                                                                Drs. Yusuf Suparno

Read More

Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Serukan Jihad dan Penutupan Kedubes Suriah

JAKARTA - Konflik Suriah kian menjadi, darah kaum muslimin pun terus tertumpah menjadi korban keganasan rezim thaghut Syi’ah Nushairiyah, Bashar Al Assad.

Meski berada di balik jeruji besi, perhatian ustadz Abu Bakar Ba’asyir terhadap umat Islam tidak berkurang. Beliau juga terus mengikuti perkembangan konflik Suriah.

Saat ditemui di sel Bareskrim Mabes Polri, ustadz Abu menyatakan keprihatinannya atas kondisi kaum Muslimin di Suriah yang ditindas rezim thaghut Bashar Al Assad.

Ia meminta umat Islam di Indonesia menggalang aksi solidaritas bagi saudaranya di Suriah. Bahkan lebih tegas, Amir Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT) ini menyerukan penutupan kedutaan besar Suriah di Indonesia.

“Mengadakan demonstrasi menutup kedutaan besar Suriah di Indonesia. Kalau pemerintah tidak mau berarti pemertintah berada di pihak (pemerintah, red) Suriah. Dalam orasi harus diserukan membantu rakyat Suriah,” tegas ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Jum’at (22/6/2012).

Menurut ustadz Abu, kezaliman rezim Syi’ah Nushairiyah Bashar Al Assad telah kelewat batas dengan membunuh Muslim Ahlus Sunnah dan memperkosa para muslimah. Oleh sebab itu, ustadz Abu menilai konflik suriah harus diatasi dengan jihad.

“Mereka membunuhi ahlus sunnah, melecehkan kehormatan gadis-gadis muslimah. Konflk suriah ini tingkatannya jihad sudah,” tandasnya. [voa/risalahtauhidnews]

Read More

Kampanyekan Kondom, Menkes Baru dinilai Sebagai Menteri Cabul dan Liberal

JAKARTA - Menteri Kesehatan baru, Nafsiah Mboi yang menggantikan menteri sebelumnya membuat sebuah gebrakan di awal masa kerjanya dengan rencana  akan meningkatkan kampanye penggunaan kondom kepada remaja dan masyarakat untuk mencegah kehamilan beresiko. Menurutnya, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDGs poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS.

Tentu saja gebrakan dari Menkes yang baru tersebut mendapat reaksi keras diantaranya menurut Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) sebagai bukti Menkes seorang penganut faham liberalisme yang melegalkan pornoaksi.

"Menkes RI yang baru, Nafsiah Mboi, adalah menteri cabul liberal, karena baru saja jadi menteri sudah bikin heboh dengan kampanye kondom bagi remaja yang belum menikah, dengan dalih untuk cegah AIDS dan cegah kehamilan di luar nikah,” kata Habib Rizieq Syihab.

Senada itu, Program penggalakan sosialisasi penggunaan kondom bagi seluruh kalangan termasuk remaja pra nikah agar terhindar dari sex beresiko oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, dinilai oleh ketua Lajnah Tanfiziyah Majelis Mujahidin sebagai upaya menghilangkan kebathilan dengan cara yang lebih bathil.

“Ini artinya menkes ini mengatasi penyakit dengan mengundang penyakit yang lebih besar, makanya Indonesia menjadi rusak lagi, seperti mengatasi prostitusi dengan membangun lokalisasi. Jadi, malah menyuburkan prostitusi tersebut,” tegas Ustadz irfan S. Awwas. (arhmh/risalahtauhidnews)

Read More

Hasyim Muzadi: Islamophobia Masih Ada di Indonesia

JAKARTA - Islamophobia atau kebencian terhadap Islam masih menggejala di Indonesia, bahkan cenderung tidak akan hilang sepanjang masa serta dilakukan secara sistematis dan cermat oleh pihak-pihak tertentu.

Demikian disampaikan Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi menyusul beredarnya buku “Lima Kota Berpengaruh di Dunia” yang di dalamnya terdapat hujatan terhadap Rasulullah SAW.

“Buku itu menyadarkan umat bahwa islamofhobia (kebencian terhadap Islam) memang riil ada. Kita perlu menyadarkan umat terus-menerus tentang hal ini,” katanya di Jakarta seperti dilansir oleh NU Online, Senin (18/6).

Sekjen ICIS menambahkan, cara mereaksi islamophobia itu pun haruslah pintar dan tidak boleh gegabah. “Kesalahan umat dalam mereaksi biasanya telah disiapkan jebakan baru yang lebih menyengsarakan umat dengan tuduhan-tuduhan baru juga,” katanya.

Seperti diwartakan, buku terbitan PT Gramedia Pustaka Utama berjudul “Lima Kota Paling Berpengaruh Di Dunia” karangan Douglas Wilson asal Amerika Serikat itu memuat kata-kata yang melecehkan Islam. Dalam buku itu menyebutkan bahwa "Nabi Muhammad adalah perompak dan perampok yang memerintahkan penyerangan terhadap karavan-karavan di Mekah."

Pihak PT Gramedia Pustaka Utama menerbitkan buku itu sebanyak 3000 eksemplar sejak Maret lalu. Setelah mendapatkan kritik keras dari masyarakat, buku itu telah ditarik dari peredaran dan sebagian dibakar dengan disaksikan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun beberapa ratus eksemplar buku itu telah beredar di kalangan masyarakat. [muslimdaily/risalahtauhidnews]

Read More

MS Ka’ban : Minoritas Muslim selalu ditindas di Myanmar

JAKARTA - Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban menilai penyerangan Komunitas Budha Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai fenomena ganjil dialam demokrasi yang ternyata masih menyisakan penindasan terhadap kalangan minoritas.

“Saya kira itu salah satu fenomena, ketika orang berbicara tentang demokrasi, ternyata ada masyarakat yang hak-haknya tidak diberikan. Kita sangat berharap akan lahir ada tokoh Muslim dari Rohingya itu,” Kata ka’ban kepada arrahmah.com, Jakarta, Sabtu (16/6).

Namun, menurut Ka’ban, kondisi di Myanmar  belum banyak memberikan harapan besar, karena masyarakat mayoritasnya bukan kaum Muslimin.

“Dan jangan lupakan, tetap saja di burma itu mayoritas Budha,” ungkapnya.

Tambahnya, fenomena ganjil tersebut pun menurutnya berlaku pula di Indonesia, masyarakat Muslim sebagai mayoritas tetapi tidak dapat berbuat banyak untuk memenuhi hak-haknya.

“Jadi, kembali di indonesia, kita ini mayoritas tidak bisa berbuat apa-apa, di sana mayoritas selalu menindas yang minoritas. Jadi kalau di Indonesia mayoritas gak berkuasa, yang minoritas mempecundangi yang mayoritas,” tutup Ka’ban.(arrahmh/risalahtauhidnews)

Read More

'KPK Lamban Tentukan Tersangka Korupsi Hambalang'

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lamban dalam mengusut kasus korupsi proyek Sports Center Hambalang, Bogor. Sebab, hingga saat ini KPK belum juga menetapkan tersangka kasus proyek yang menelan anggaran RP2,5 Triliun tersebut.

Pakar Hukum Pidana, Yenti Garnasih, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Kasus Hambalang ini terlalu lama, seharusnya ada orang-orang tertentu yang sudah jadi tersangka. Banyak yang bicara kalau Anas Urbaningrum, seharusnya Andi duluan soalnya dia Kemenpora," ucapnya saat diskusi {Kenapa Pejabat Pajak Kelas Teri Ditangkap}, tapi pejabat dan penyuap kakap dibiarkan gentayangan di Istana di Rumah Perubahan 2.0, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2012).

Kata Yenti, penetapan tersangka nantinya akan bisa dijadikan alat-bukti dan akan mengetahui siapa aktor di balik semuanya.

Yenti menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan mengurusi kasus-kasus korupsi pajak yang nilainya kecil, melainkan banyak kasus pajak yang besar. (okzn/risalahtauhidnews)

Read More

Berpikiran Liberal Jokowi-Ahok Lecehkan Ayat Suci

JAKARTA – Cawagub DKI Jokowi, yaitu Basuki T Purnama alias Ahok, melontarkan ucapan yang melecehkan Kitab Suci. Pada saat acara debat di Metro TV, Ahok mengatakan bahwa, kitab suci hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga lebih tepat untuk patuh kepada kitab konstitusi. "Kita tidak boleh taat pada ayat suci. Kita taat pada ayat-ayat konstitusi," ujar Ahok. Pernyataan tersebut juga dapat dukungan dari Jokowi saat acara debat di Metro TV

Ahok yang menjadi pasangan Cagub DKI bersama Jokowi juga mengkritik sikap pemeluk agama tertentu yang menjadikan dalil ayat suci yang digunakan sebagai dalil menolak Lady Gaga.

Pernyataan dari Ahok jelas sangat melecehkan syariat, dikarenakan ayat-ayat konstitusi dianggap lebih harus ditaati ketimbang ayat-ayat suci. Dan disamping itu, apa yang dikatakan oleh Ahok jelas itu upaya untuk menyudutkan umat islam karena dia juga mengkritik sikap umat islam yang menolak konser Lady Gaga di Jakarta beberapa pekan lalu, walaupun dia hanya mengatakan sikap agama tertentu, tetapi jelas ungkapan itu ditujukan kepada umat Islam. (metro/inilh/risalahtauhidnews)

Read More

Ghiyats : Suriah Butuh Dukungan Diplomatis

  

JAKARTA -Suriah hingga kini masih bergejolak. Basyar Al Asad dan pasukannya hingga kini masih terus membabi buta membantai masyarakat yang mencoba menggulingkannya.

Seorang aktivis Syirian Society for Humanarian, Ghiyats Abdul Baqi menyeru umat Islam di belahan dunia manapun untuk peduli terhadap saudara sesama Muslim di Suriah.

Dengan bersatunya umat Islam, kata Ghiyats, rezim Bashar Al-Asad akan tumbang.

"Sampai sekarang Suriah masih 'mengeluh dan mengadu', kewajiban umat Islam untuk membantu mereka. Allah akan menuntut kita di akherat jika tidak peduli terhadap rakyat Suriah yang sedang melawan kezholiman Bashar," ucap Ghiyats di Aula Gedung Dewan Dakwah Islam, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Ahad (17/06/2012) kemarin sore.

Ghiyats juga menambahkan, bahwa saat ini warga Suriah ingin kembali merebut islam sesungguhnya.

Intinya, rakyat berjuang agar terbebas dari Bashar Al-Asad, mempertahankan kehormatan dan mengembalikan Islam yang sesuai Sunnah. Pasalnya, sejak 50 tahun terakhir rakyat Suriah ditekan untuk mengikuti ajaran sesat Syiah Nushairiyah, Syiah Rafidhah dan pemikiran atheis.

"Kami membutuhkan dukungan diplomatis. Mereka sangat membutuhkan pertolongan, para mujahid Suriah membutuhkan pasokan senjata," imbuhnya.

Ghiyats yakin perjuangan rakyat Suriah akan menang melawan kekejian dan kebiadaban Bashar Asad.

"Pertolongan Alloh akan datang, InsyAllah Islam yang benar akan menang melawan kebatilan Bashar,"pungkasnya semangat.

Sementara itu, Hilal Ahmar Indonesia bersama Forum Umat Islam (FUI) menyelenggarakan konferensi pers di Aula Masjid Al Furqon, Kantor Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jl. Kramat Raya No. 45, Jakarta Pusat.

Dalam pernyataan persnya FUI mengutuk pembantaian, penindasan, dan penyiksaan  yang dilakukan oleh pemerintahan partai sosialis ba’ats terhadap rakyat kaum muslimin di Suriah sebagai tindakan zalim yang harus segera dihentikan. FUI juga menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk membacakan qunut nazilah untuk kejatuhan dari rezim Basyar Assad yang zalim dan bagi keselamatan umat Islam Suriah.   (hdytlh/risalahtauhidnews)

Read More